RKB Bela Sufmi Dasco: Tuduhan Judi Online Dinilai Tidak Masuk Akal dan Rugikan Institusi DPR

GTA138 – Pendiri Rumah Keluarga Bersama (RKB), Michael Bimo Putranto, menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan elite politik dalam judi online (judol) di luar negeri merupakan isu yang tidak berdasar dan berpotensi merusak kredibilitas demokrasi Indonesia, terutama di tengah tahun politik.

Media Dinilai Harus Lebih Bertanggung Jawab

Bimo menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga kualitas informasi publik:

• “Media tidak boleh asal lempar isu tanpa verifikasi. Ini bisa menyesatkan publik dan merusak nama baik individu maupun institusi,” tegasnya.
• Ia mencontohkan pemberitaan yang menyudutkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tanpa bukti kuat. Padahal, Dasco dikenal aktif dalam upaya penegakan hukum, termasuk pemberantasan judi online.
• “Kritik boleh, tapi fitnah harus dilawan. Jangan sampai media jadi alat framing politik,” tambah Bimo.

Analisis Intelijen: Ada Upaya Sistematis Lemahkan Prabowo

Amir Hamzah, Pengamat Intelijen dan Geopolitik, mengungkapkan bahwa serangan terhadap Sufmi Dasco adalah bagian dari skenario besar melemahkan Presiden Prabowo Subianto dengan cara menjatuhkan orang-orang kepercayaannya.

Target Utama:

1. Sufmi Dasco Ahmad – Diserang lewat isu judol Kamboja, meski kerja samanya dengan MNC Digital hanya terkait bisnis properti.
2. Hashim Djojohadikusumo (Adik Prabowo) – Dikaitkan dengan isu bisnis dan politik luar negeri.
3. Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin – Dihantam narasi masa lalu terkait HAM dan militerisme.

Motif Politik & Geopolitik:

• “Ini upaya sistematis karena Prabowo tidak bisa diserang langsung. Maka, orang-orang dekatnya yang dihancurkan,” jelas Amir.
• “Dasco adalah motor pengesahan UU TNI. Menjatuhkannya berarti melemahkan Gerindra dan Prabowo,” tambahnya.
• Ada indikasi kekuatan geopolitik tertentu yang tidak ingin Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo semakin kuat di kancah global.

Baca: Memecahkan Kode di Scatter Secret of the Stones dari NetEnt

Imbauan untuk Publik dan Penegak Hukum

• Publik diminta lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama di tahun politik.
• Aparat hukum didorong untuk proaktif menangkal hoaks dan klarifikasi isu yang merusak stabilitas nasional.
• “Jika tokoh seperti Dasco bisa dijatuhkan dengan framing, demokrasi kita dalam bahaya,” pungkas Amir.